Sab. Jan 23rd, 2021

Baubau

Selamat datang

Talk Show Nelayan Skala Kecil dan Masyarakat Tradisional di Baubau

4 min read
Talk Show Nelayan Skala Kecil dan Masyarakat Tradisional di Baubau
Personil NJO Rare Sultra FOTO: JSR tegas.co Baubau

Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) bersama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menggelar Talk Show di Metro Entertainment Kota Baubau, Selasa (10/12/19).

Talk Show yang digelar Rare bertajuk “Saatnya berkelompok: Makna 0 – 2 mil bagi Perikanan Skala Kecil di Perairan Provinsi Sulawesi Tenggara”.

Dalam Talk Show  diserukan pentingnya berkelompok kepada masyarakat nelayan lokal di Provinsi Sulawesi Tenggara agar dapat memaksimalkan pengelolaan sumber daya pesisir yang memiliki potensi besar.

Kadis DKP Provinsi Ir. H. Askabul Kijo, M.Si yang hadir pada kesempatan itu  mengungkapkan, ngobrol bareng dan diskusi kali ini tema utamanya adalah seputar Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) 2018 – 2038 yang di dalamnya terdapat unsur peraturan pemanfaatan ruang bagi kegiatan perikanan tangkap yang dikhususkan untuk nelayan skala kecil dan masyarakat tradisional.

“Ada 11 Kabupaten/Kota yang telah teregistrasi dan berada di 22 tempat untuk menyiapkan masyarakat membangun kelompok nelayan dan menentukan kawasan,”kata Askabul.

Kata dia, saat ini DKP provinsi masih terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan awak media yang ada di Sultra.

Secara eksplisit, Pasal 29 Ayat 5 menyatakan bahwa “Pemanfaatan ruang untuk kegiatan penangkapan ikan pada Zona Perikanan Tangkap dalam wilayah 0 – 2 mil diprioritaskan bagi nelayan kecil, masyarakat lokal dan/atau masyarakat tradisional,”jelasnya. Sehingga diharapkan masyarakat pesisir yang kebanyakan terdiri dari nelayan kecil dan tradisional dapat tergugah untuk berkelompok dengan adanya prioritas alokasi ruang bagi mereka.

Lebih jauh dari itu, tambah askabul, publik juga dirasa perlu untuk mengetahui arah kebijakan sektor perikanan skala kecil pemerintah yang fokusnya meningkatkan kesejahteraan nelayan lokal dan tradisional.

Di tempat yang sama, salah seorang peserta talk Show, Imanda Hikmat Pradana menambahkan, dengan banyaknya nelayan skala kecil Provinsi Sulawesi Tenggara (lebih dari 90% dari total 90.674 nelayan berdasarkan data dari DKP Sultra 2016) yang menggantungkan hidup mereka dari menangkap ikan di wilayah pesisir 0 – 2 mil laut, maka kelestarian ekosistemnya menjadi hal yang sangat penting. Permasalahannya saat ini adalah, para nelayan skala kecil tersebut secara tidak langsung telah mengeksploitasi sumber daya tanpa perhitungan yang berimbas kepada fenomena overfishing.

Fenomena ini diperparah dengan adanya nelayan dari daerah lain yang datang untuk memancing di kawasan yang sama. Tanpa adanya skema pengelolaan yang tepat, para nelayan skala kecil akan terus mendapatkan kerugian dari kegiatan penangkapan yang berlebih dan merusak, serta berkompetisi dengan nelayan dari luar daerah yang datang dan mengeksploitasi secara berlebih. Imbasnya adalah kesejahteraan nelayan kecil di daerah pesisir pun terus terancam.

Ditambahkannya, berkaca dari permasalahan tersebut, maka dibutuhkan suatu inovasi pengelolaan kawasan laut dan sumberdaya perikanan oleh masyarakat dan juga oleh pemerintah setempat agar pengelolaan perikanan skala kecil dapat berjalan dengan baik.

Dengan begitu, tidak hanya ekosistem yang terjaga, namun juga kesejahteraan para masyarakat pesisir, terutama para nelayan kecil.

“Sebagai bentuk turunan dari Ayat (5) pada pasal 29 PERDA No. 9 Tahun 2018 yang telah disebutkan sebelumnya tersebut, model pengelolaan yang saat ini telah dikembangkan untuk mengedepankan kepentingan nelayan kecil adalah Pengelolaan Akses Area Perikanan (PAAP) yang diusung oleh Pemerintah Provinsi dengan bantuan dari Rare sebagai mitra Pemerintah. Sebagaimana yang telah tertulis pada Ayat (6) selanjutnya yang menyatakan bahwa “Kegiatan penangkapan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diatur pelaksanaannya melalui Pengelolaan Akses Area Perikanan yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,”tambahnya.

PAAP mengedepankan pentingnya mengelola ekosistem secara menyeluruh agar ekosistem-ekosistem yang menopang keberadaan stok ikan di wilayah pesisir seperti mangrove, lamun, dan terumbu karang (yang memang banyak terdapat di wilayah 0 – 2 mil) terjaga utuh.

Salah satu komponen yang penting dari Program PAAP adalah adanya kelompok nelayan yang diberikan izin khusus untuk jangka waktu tertentu dari pemerintah untuk menangkap ikan pada daerah tertentu (daerah yang telah disepakati) dengan sistem pengawasan dan pengelolaan perikanan yang berkelanjutan.

Rare, sebagai organisasi konservasi yang berbasis di AS, bekerja secara global untuk membekali mitra dan masyarakat di daerah yang paling terancam di dunia dengan keterampilan dan motivasi yang mereka butuhkan untuk merawat sumber daya alam mereka. Selama 30 tahun terakhir di lebih 55 negara dan ratusan kawasan kerja, Rare menggunakan pendekatan kreatif untuk mendorong terjadinya perubahan perilaku masyarakat dan stakeholder agar sumberdaya alam lebih terjaga dan dapat dinikmati oleh generasi mendatang.

Dalam satu dekade terakhir, Rare menjalankan program Fish Forever yang mendorong konservasi wilayah laut dan perikanan berkelanjutan di Indonesia dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat, kebijakan dan tata kelola, dan pendanaan berkelanjutan.

Sementara itu, Dr. H. Eka Paksi, S.Sos., M.Si selaku Kepala Bidang Ekonomi dan SDA BAPPEDA Provinsi Sulawesi Tenggara menuturkan bahwa Perda No. 9 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil  (RZWP3K) Provinsi Sulawesi Tenggara 2018 – 2038 tersebut merupakah inisiatif dari Pemerintah untuk menentukan arah penggunaan sumber daya dengan penetapan struktur dan pola ruang yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Dengan adanya alokasi 0 – 2 mil laut yang dikhususkan untuk nelayan kecil, masyarakat lokal dan/atau masyarakat tradisional ini diharapkan agar para nelayan kecil dapat memiliki keleluasaan dalam mengelola karena secara hukum telah mendapatkan dukungan dari pemerintah.

“Mewakili nelayan kecil di Kabupaten Wakatobi, Adianto yang akrab dipanggil Adi mengatakan, tantangan dalam membentuk kelompok adalah bagaimana meyakinkan masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan dan sumber daya yang ada di daerah mereka sehingga sumber daya dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan. “Kebanyakan orang tidak menyadari bahwa pendapatan mereka terus menurun itu diakibatkan mereka tidak memberlakukan prinsip keberlanjutan dalam aktivitas mereka, dan ini yang perlu kita dorong, agar mereka bisa sadar dan merubah perilaku mereka,”katanya.

Talkshow ini merupakan salah satu rangkaian kampanye tentang perikanan berkelanjutan di Provinsi Sulawesi Tenggara yang akan berlangsung hingga 2021, dihadiri pula oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan serta Kepala Bidang Perikanan Tangkap dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Buton, Muna, Buton Utara, Buton Selatan, serta Buton Tengah.

JSR

More Stories

Desember 2019
S S R K J S M
« Apr    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
error: Content is protected !!